Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Selasa tanggal 12 Mei 2015, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung jalan Jend. Ahmad Yani dalam rangka presentasi Proposal Kegiatan Penelitian yang dikoordinatori oleh Kabid Program dan Evaluasi Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Dr. Abdullah, SH.,MS dengan judul Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Perikanan.

Salah satu urgensi adanya pengadilan perikanan di Indonesia adalah terjadinya kerugian kekayaan laut Indonesia yaitu ikan sudah mencapai 300 triliyun rupiah dalam satu tahun. Salah satu kejahatan yang marak dilakukan oleh kapal asing salah satunya adalah pencurian ikan, yang mana modus operandinya pencurian ikan antara lain : (1) Transshipment artinya pemindahan muatan ikan di tengah lautan lepas dari kapal dalam negeri ke kapal asing. Kapal dalam negeri itu menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya. Saat periode perizinan hampir berakhir, mereka baru melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Indonesia; (2) Dokumen "perizinan ganda" yang dimiliki oleh beberapa kapal; (3) Dokumen atau surut izin palsu; (4) Kapal-kapal asing penggunaan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal/awak dari Indonesia. Penyelesaian masalah/perkara tindak pidana perikanan sangat membutuhkan kemampuan aparat hukum khususnya hakim yang profesional, kompeten (ahli, terampil), integritas tinggi dan keberanian yang luar biasa serta harus memahami hukum laut internasional. Dalam menangani perkara tindak pidana perikanan para hakim diharapkan bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum baik nasional dan internasional, karena perkara tindak pidana perikanan dapat melibatkan pihak negara lain ( Perusahaan asing/kapal berbendera asing, anak buah kapal negara asing ) yang memiliki instrumen hukum yang berbeda, sehingga memiliki tingkat kesulitan tinggi. Dalam pelatihan hakim pengadilan perikanan, materi yang diberikan adalah pendalaman hukum laut baik nasional maupun internasional, teknis pembuktian dan pembuatan putusan. Hakim pengadilan perikanan harus dibekali dan dilatih untuk memeriksa/mengadili perkara secara tepat waktu dan akurat sesuai amanat undang-undang dan memperdalam berbagai Konvensi PBB terkait dengan hukum laut internasional.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai moderator adalah Peneliti Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Dr. Ismail Rumadan, MH. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Fredik Willem Saija, SH., MH; Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Dr. Arifin Marpaung, SH., M. Hum; Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Martini Marja, SH., MH; Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Letkol. Chk. Slamet Sarwo Edi, SH., MH; Ketua Pengadilan Negeri Jakut Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH; Hakim Ad Hoc Perkara Pengadilan Negeri Jakut Dr. Ir. Moh. Ginting, MM; Hakim Ad Hoc Perkara Pengadilan Negeri Jakut Armyn Rustam Effendy, SH., MH; Hakim Ad Hoc Perkara Pengadilan Negeri Jakut Drs. R. Amarajaya, MM; Hakim Yustisial MA-RI Amin Syafrudin, SH., MH; Hakim Yustisial Rudi Suparmono, SH., MH; Kabid Penyelenggara Diklat Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Suwoto, SH., M.Pd; Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Immanuella R.M. Lesilolo, SE; Staf Pendukung Perencana Bappenas Luhur Kurnianto, SH., MH.

1/5 

   

• < Sebelumnya
• Berikutnya >