PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PRESPEKTIF RESTORATIF JUSTICE

PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya)

MODEL IDEAL SISTEM PROMOSI DAN MUTASI APARATUR PERADILAN (LANJUTAN)

MAKNA “SIFAT MELAWAN HUKUM” DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)

MAKNA PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)

MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS ATAUKAH JUDEX FACTIE (Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek)

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI MENGENAI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2006-2012

KEWENANGAN UJI MATERIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)

INTERPRETASI TENTANG MAKNA DANKEDUDUKAN “OPEN BARE ORDE” TERKAITDENGAN PERMOHONAN PENGAKUAN DANPELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASINGDI INDONESIA