Naskah Akademis Tentang Intensitas Peradilan Niaga

E-mail Cetak PDF

alt

Judul : Naskah Akademis Tentang
Intensitas Peradilan Niaga
Penerbit : Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I
Penyusun : Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I
Jumlah hlm : -
Tahun terbit : 2005



Sinopsis :

Pengadilan Niaga mempunyai arti strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Di samping itu dibentuknya Pengadilan Niaga juga dimaksudkan untuk menciptakan suatu iklim kondusif bagi pelaku usaha, terutama sekali bagi investor asing, dalam hal adanya suatu kepastian hukum atau predictibility dalam berbisnis. Untuk itu, eksistensi hukum kepailitan dan peradilan niaga sangat dibutuhkan sehingga perubahan terhadap Undang-undang kepailitan (Faillisements Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348) perlu dilakukan melalui PERDU Nomor 1 Tahun 1998, tanggal 22 April 1998 yang selanjutnya telah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Oleh karena itu, salah satu alasan diadakannya perubahan terhadap Undang­Undang Kepailitan ini adalah dimaksudkan agar Pengadilan Niaga menjadi pengadilan yang cepat dan sederhana. Namun dalam prakteknya terdapat persepsi bahwa beracara di Pengadilan Niaga tidaklah secepat dan sesederhana sebagaimana dari maksud dibentuknya.

Disamping adanya putusan-putusan yang tidak konsisten, putusan kontroversial dapat dilahirkan melalui persyaratan pernyataan pailit yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. karena Undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya insolven (unable to pay) dan tidak pula harus mempertimbangkan kepentingan para kreditor secara keseluruhan (common pool problem). Penghilangan kedua persyaratan yang esensial itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat menimbulkan kerancuan, karena penggunaan hukum kepailitan ini tidak ada bedanya dengan prosedur gugatan perdata biasa (nonbankruptcy judicial trial procedures) yang harus ditempuh di peradilan perdata. Hukum kepailitan ini telah digunakan secara menyimpang oleh para kreditor. Hal ini memang tidak aneh karena esensi dari hukum kepailitan itu adalah sebagai debt collection, debt forgiveness, dan debt adjustment. Disamping itu lahirnya beberapa putusan yang mengecewakan pihak asing, terutama diantaranya dengan dinyatakannya pailit PT. Manulife Indonesia dan Prudential Life, digugatnya eksistensi peradilan niaga ini, apakah peradilan niaga ini eksistensinya masih diperlukan atau tidak dan penanganan perkara permohonan pailit pun melalui peradilan niaga ini semakin lama semakin berkurang.

Tulisan ini merupakan laporan naskah akademis hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Mahkamah Agung RI yang tidak hanya menganalisa questioner hasil penelitian saja, tetapi juga hal-hal lain yang berkaitan. dengan Intensitas Peradilan Niaga.

Sangat disayangkan bahwa tulisan ini telah selesai, sebelum terbitnya Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga landasan dan pasal-pasal yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang­Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun demikian makna dari tulisan ini tetap ada, dan sebagai perbandingan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kami sertakan sebagai lampiran.

Pada saat ini, bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Niaga adalah bidang hukum Kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektual, maka penelitian ini menitik beratkan hanya kepada kedua bidang tersebut. Karena permasalahan yang sering muncul adalah di bidang hukum kepailitan, maka penelitian ini lebih memfokuskan diri kepada penanganan perkara kepailitan melalui peradilan niaga saja, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual akan digabungkan dalam penelitian yang khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Tulisan ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya wawasan para penulis, juga sempitnya waktu yang diberikan dimana untuk tahun anggaran 2005 ini saja Puslitbang Hukum dan Peradilan harus menyelesaikan 8 (delapan) penelitian yang mencakup, berbagai bidang ilmu, disamping terbatasnya tenaga peneliti yang siap pakai. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami mengharapkan agar naskah akademis ini dapat berguna bagi pembacanya terutama para. hakim.

Kepada segenap pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu dan kepada nara sumber yang telah membantu penyelesaian tulisan ini, saya sebagai Koordinator Penelitian ini mengucapkan terima kasih, dan demi kesempurnaan naskah ini, kami mengharapkan kritik yang konstruktif