8 (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Menjadi Agenda Pengembangan Kurikulum Diklat
- Senin, 07 Desember 2015
Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Tantangan Pimpinan Pengadilan dan Sekretaris Pengadilan dimasa depan sangat besar karena itu harus di upgrade, peningkatan mutu diklatpun harus dapat di implementasikan oleh peserta diklat, sebagaimana telah diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Ungkap, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Ny. Siti Nurdjanah, SH., MH., saat membukan rapat Penyempurnaan Kurikulum dan Silabus Diklat Pimpinan Pengadilan dan Diklat Sekretaris Pengadilan pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, Kamis s.d Jumat, 03 s.d 04 Desember 2015 yang dihadiri oleh para Pejabat Struktural Eselon I Mahkamah Agung RI sebagai narasumber, para Pejabat Struktural Pusdiklat Menpim dan Widyaiswara Pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
Pada kegiatan rapat tersebut dihasilkan beberapan arahan dan masukan dari para narasumber untuk peningkatan mutu diklat agar dimasukkannya 8 (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Menjadi Agenda Pengembangan Kurikulum Diklat dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan. Kemampuan untuk memahami manajemen konflik dan resiko agar pimpinan pengadilan dan sekretaris pengadilan mampu memetakan SDM dan meminimalisasi konflik, resiko (seperti eksekusi) serta mampu mengendalikan anak buahnya, dimana perubahan masyarakat begitu cepat menuntut para aparatur peradilan untuk dapat menjawab tantangan perubahan tersebut.
Dari masukan para Narasumber maka dihasilkan rumusan adanya penambahan kurikulum dan mata ajar sebagai berikut : 1. Etos Kerja terdiri dari (Mindset, Integritas, Budaya Kerja, Kode Etik, Koordinasi dan Kolaburasi), 2. Manajemen Resiko (Manajemen Resiko, Manajemen Alur Perkara, Pelayanan Pengadilan, Manajemen IT), dan 3. Pra International Organization for Standardization (ISO 9001 : 2008). Dan untuk Agenda Reformasi Birokrasi dan Bela Negara sudah ada dalam kurikulum hanya perlu penguatan dalam mata ajar terutama pada 8 area perubahan RB. (fan)
