Mega Mendung, litbangdiklatkumdil,net – Pelaksanaan Pelatihan Job Discription-Champion ini bukan berarti terlepas dari kegiatan-kegiatan sebelumnya karena  Pelatihan ini merupakan bagian dari reformasi-birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung khusus dalam melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi-birokrasi  Mahkamah Agung RI itu diawali tahun 2003 dengan adanya blue print Mahkamah Agung, tapi baru pada tahun 2005 hingga sekarang ini masalah Manajemen SDM dan birokrasi dilaksanakan secara intens. Reformasi-birokrasi yang dilaksanakan di Mahkamah Agung merupakan bagian dari reformasi secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Dan Mahakmah Agung adalah salah satu pilot project dalam pelaksanaan reformasi-birokrasi nasional khusus masalah manajemen SDM. Demikian antara lain disampaikan oleh Drs. H. Akhmad Kamil, SH., M.Hum Wakil Ketua Mahakamah Agung RI bidang Non Judisial dalam sambutan pembukaan Pelatihan Job Discription-Champion Selasa (8/9) di Auditorium Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung, Bogor - Jawa Barat.

Pelatihan yang akan berlangsung selama 2 hari ini merupakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan ICCP – USAID, berlangsung sampai dengan tanggal 9 September 2009 dan diikuti oleh 30 peserta terdiri dari para Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Mahkamah RI dan Para Pansek Pengadilan Tingkat Banding.

Dalam laporannya Chief of Party ICCP-USAID - Greg Alling mengatakan bahwa dalam pelatihan ini Staf ICCP-USAID dan Konsultan dari MTI akan menyampaikan semua rekomendasi dan teknik-teknik praktis untuk mengintegrasikan penggunaan uraian kerja  ke dalam pengelolaan SDM Mahkamah Agung RI.  Kegiatan ini merupakan ujung dari lebih 900 uraian kerja yang telah dikembangkan tahun 2008 oleh Mahkamah Agung RI dan MCC-ICCP.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa apa yang dipahami dari tuntunan umum reformasi-birokrasi, bahwa reformasi Sumber Daya Manusia terdiri tiga tahapan, yaitu : 1. Pengembangan Sistem,   2. Mengajak atau membawa orang untuk masuk kedalam sistem dan 3. Menyaksikan perubahan pola kerja dan tingkah laku secara langsung. Dengan demikian dalam melanjutkan kegaitan uraian kerja sekaranglah saat yang tepat untuk masuk ke tahap II yaitu mengajak atau membawa orang untuk masuk kedalam sistem. Langkah pertama untuk tahap ini merupakan hal sangat penting dan Mahkamah Agung RI membutuhkan orang-orang yang akan menjadi Champion untuk mensosialisasikan uraian kerja ini dan membantu yang lainnya serta dapat mengimplementasikan uraian kerja sebagai mandat reformasi birokrasi. Kami percaya dengan kemamuan dan komitmen MARI untuk menyelesaikan gerakan reformasi-birokrasi implementasi uraian kerja akan segera dapat terlaksana. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini  akan dapat membantu Mahkamah Agung RI dapat terjun langsung dan membawa SDM-SDM nya kepada sistem manajemen yang baru. Demikiain tutur Greg Alling

Hadir dalam acara pembukaan Pelatihan, Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil H. Anwar Usman, SH., MH. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer & TUN Sonson Basar dan Chief of Party ICCP-USAID Greg Alling.