Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Peradilan,  di butuhkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Salah satu rekomendasi dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI, antara lain disebutkan memperbaharui kebijakan mengenai Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab secara langsung dan secara eksklusif atas pengelolaan, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh sumber daya manusia peradilan di- 4 (empat) lingkungan peradilan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab diatas, Mahkamah Agung merasa perlu secara terus menerus dan berkesimanbungan berupaya semaksimal mungkin mengadakan penjajakan dan pengukuran kinerja tentang kediklatan, baik dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan program kegiatan tentang kediklatan, di buatlah program studi banding ke luar negeri secara rutin setiap tahun.

Salah satu program kegiatan studi banding yang telah diusulkan dalam tahun anggaran 2009 antara lain mengadakan  studi banding tentang penyelenggaraan kediklatan terhadap SDM Peradilan. Negara yang di pilih adalah negara Italia, hal ini  dilakukan karena sesuai hasil penjajakan/pengamatan sebelumnya antara tahun 2007 dan 2008 bahwa sistem kediklatan untuk SDM peradilan di negara Italia menunjukkan hasil yang baik, yaitu melahirkan sumber daya manusia peradilan yang tangguh walaupun mendapat tekanan dan ancaman mafia yang berbahaya.

Kegiatan studi banding dalam pelaksanaan kegiatannya telah dipersiapkan sebelumnya, antara lain dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI untuk pelaksanaan tugas studi banding, persetujuan penugasan ke luar negeri oleh Kantor Sekretariat Negara, pembentukan tim studi banding, kerangka ucuan dan kuesioner, termasuk diawali adanya surat menyurat di dalam negeri maupun ke negara Italia, yang difasilitasi oleh Duta Besar RI di Roma.

• < Sebelumnya
• Berikutnya >