Masalah pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan, untuk mencapai suatu tujuan yang hendak diraih oleh suatu institusi, termasuk  Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga Peradilan Tertinggi berkewajiban untuk selalu meningkatkan integritas dan profesionalitas aparat peradilan dalam jajarannya melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dalam hal ini tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil). Sebagai pengelola kediklatan yang baru diresmikan dan sesuai dengan buku pedoman Badan Litbang Diklat Kumdil dengan sistem satu atap yang disahkan tanggal 31 Oktober 2008, Mahkamah Agung bertanggung jawab secara langsung dan secara eksklusif atas pengelolaan dan pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh anggota dan unsur peradilan di 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun  2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009,  merupakan produk legislasi  yang memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Pemberlakuan undang-undang tersebut dapat dikatakan telah mampu mengakomodir perkembangan  hukum  dan kebutuhan  masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim sekaligus sebagai bentuk perluasan  kompetensi peradilan agama.