Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Peradilan,  di butuhkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Salah satu rekomendasi dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI, antara lain disebutkan memperbaharui kebijakan mengenai Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab secara langsung dan secara eksklusif atas pengelolaan, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh sumber daya manusia peradilan di- 4 (empat) lingkungan peradilan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.